SOP
DAFTAR SOP
Dokumen | Unduh / Lihat |
SOP Pelayanan Informasi Publik | Unduh / Lihat |
SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik | Unduh / Lihat |
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik | Unduh / Lihat |
SOP Pendokumentasian Informasi Publik Dikecualikan | Unduh / Lihat |
SOP Pendokumentasian Informasi Publik | Unduh / Lihat |
SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik | Unduh / Lihat |
SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik | Unduh / Lihat |
SOP Uji Konsekuensi | Unduh / Lihat |
Alur Pelayanan Informasi Disabilitas | Unduh / Lihat |
Undang Undang
Dokumen | Unduh / Lihat |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. | Unduh / Lihat |
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | Unduh / Lihat |
Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Unduh / Lihat |
Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum | Unduh / Lihat |
Peraturan Pemerintah
Dokumen | Unduh / Lihat |
PP No 61 Tahun 2010 (tentang peraturan KIP) | Unduh / Lihat |
PP No 96 Tahun 2012 (tentang pelaksanaan UU Pelayanan Publik) | Unduh / Lihat |
PP No 28 Tahun 2012 (tentang pelaksanaan UU Kearsipan) | Unduh / Lihat |
Peraturan Mahkamah Agung
Dokumen | Unduh / Lihat |
Perma No. 2 Tahun 2011 (Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan) | Unduh / Lihat |
Peraturan Komisi Informasi
Dokumen | Unduh / Lihat |
Perki No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik | Unduh / Lihat |
Perki No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi | Unduh / Lihat |
Perki No 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik | Unduh / Lihat |
Perki No 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan | Unduh / Lihat |
PerKIP No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi | Unduh / Lihat |
Perbawaslu
Dokumen | Unduh / Lihat |
Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. | Unduh / Lihat |
Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. | Unduh / Lihat |
Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan & Kriteria Klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi & Kabupaten/Kota | Unduh / Lihat |
Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu Provinsi & Kab/Kota | Unduh / Lihat |
Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan PPID | Unduh / Lihat |
Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwascam, PPDK, PPLN & PTPS | Unduh / Lihat |
Perbawaslu Nomor 11 tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip | Unduh / Lihat |
Perbawaslu Nomor 12 tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum | Unduh / Lihat |
Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum | Unduh / Lihat |
Instruksi Bawaslu Provinsi
Dokumen | Unduh / Lihat |
Instruksi Pengisian Kuisioner | Unduh / Lihat |
Instruksi Percepatan Pelaporan LHKPN | Unduh / Lihat |
Intruksi Evaluasi Pegawai Non PNS | Unduh / Lihat |
Penegasan Status Kepegawaian | Unduh / Lihat |
Penyelesaian Permasalahan BPJS Kesehatan | Unduh / Lihat |
Surat Edaran
INTRUKSI
Dokumen | Unduh / Lihat |
Instruksi Pengisian Kuisioner | Unduh / Lihat |
Instruksi Percepatan Pelaporan LHKPN | Unduh / Lihat |
Intruksi Evaluasi Pegawai Non PNS | Unduh / Lihat |
Penegasan Status Kepegawaian | Unduh / Lihat |
Penyelesaian Permasalahan BPJS Kesehatan | Unduh / Lihat |
SURAT EDARAN
No | Nama Putusan | Lihat |
1 | SE Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 Penundaan Tahapan Pilkada . | unduh |
2 | SE Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Pelayanan Informasi di Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota . | unduh |
3 | SE Nomor 0078/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2020 Pembatasan Bepergian Keluar Daerah (Covid19) . | unduh |
4 | Imbauan Larangan Kampanye diluar Jadwal . | unduh |
5 | Imbauan Netralitas ASN kepada BKD Provinsi Jawa Tengah . | unduh |
6 | Imbauan Netralitas ASN kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah . | unduh |
7 | Imbauan Netralitas ASN kepada Dispermades Provinsi Jawa Tengah . | unduh |
8 | Imbauan Netralitas ASN kepada Kemenag Provinsi Jawa Tengah . | unduh |
9 | Imbauan Netralitas ASN kepada Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah . | unduh |
10 | Imbauan Netralitas ASN kepada Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah . | unduh |
11 | Imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah Proses Pemetaan dan Penyuusunan TPS . | unduh |
12 | Imbauan kepada Partai Ummat tentang penetapan peserta pemilu 2024 . | unduh |
13 | Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik tentang penetapan peserta pemilu 2024 . | unduh |
14 | Imbauan kepada Bakal Calon DPD tentang tahapan perbaikan syarat dukungan minimal . | unduh |
15 | Imbauan Ketua DPD/DPW Partai Politik peserta pemilu 2024 tentang Mutarlih . | unduh |